KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua DPRD Banyumas Muhammad Erlangga Adinugraha sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah.
Pemeriksaan tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2026). Erlangga tiba di lokasi sekitar pukul 09.13 WIB. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi lain, yakni anggota DPRD Banyumas Bobby dan seorang wiraswasta bernama Bisri Romly.
“Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait pemerasan dan gratifikasi terkait Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Universitas Soedirman tahun 2025–2026,” kata Budi dikutip dari Tribunnews, Jumat.
Namun, KPK belum mengungkapkan materi pemeriksaan Erlangga maupun kaitan ketiga saksi tersebut dengan perkara.
Kehadiran Bobby dan Bisri Romly juga belum terkonfirmasi hingga berita ini ditulis.
Sebelum memeriksa Erlangga, penyidik KPK telah meminta keterangan Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas Agus Nur Hadie dalam perkara yang sama. Agus tercatat menjalani pemeriksaan sebanyak dua kali dengan status sebagai saksi.
Penyidik juga menggeledah ruang kerja Agus untuk mencari bukti tambahan. Dalam proses tersebut, KPK menemukan surat rekomendasi yang dikeluarkan Agus terkait proses penitipan mahasiswa baru di Unsoed.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mendalami pihak yang menginisiasi penerbitan surat tersebut, termasuk kriteria pemberian rekomendasi kepada calon mahasiswa.
“Inisiatif dari pihak mana. Kemudian, apa kriteria yang menjadi standar dari pak Sekda ini memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang mengajukan sebagai salah satu tambahan syarat mendaftar di Unsoed,” jelas Budi dikutip dari Tribun Banyumas, Rabu (30/9/2026).
KPK juga menelusuri kemungkinan adanya imbalan uang atau fee yang diterima Agus atas penerbitan rekomendasi tersebut. “Ini (fee, Red) termasuk dalam materi penyidikan yang masih terus didalami. Apakah kemudian ada uang-uang yang terkait atau diterima pak Sekda ketika menerbitkan surat rekomendasi,” terangnya.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (20/8/2026). Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 14 orang, terdiri dari 12 orang di Purwokerto dan dua orang di Jakarta.
KPK turut menyita uang tunai sekitar Rp 665 juta dan saldo rekening senilai Rp 99 juta. Setelah itu, penyidik menetapkan enam tersangka, yakni Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta, yaitu Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.
KPK membagi dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru tersebut menjadi tiga klaster.
Pada klaster pertama, Norman Arie diduga meminta uang Rp 650 juta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui Dian Mulia dan Adhi Wiharto. Permintaan itu diketahui Akhmad Sodiq.
Meski telah membayar, calon mahasiswa tersebut tetap dinyatakan tidak lolos seleksi. Uang yang diterima diduga telah digunakan untuk kepentingan pribadi.
Pengembaliannya kemudian menggunakan dana pinjaman dari pihak swasta yang dijanjikan akan dilunasi melalui pencairan tiga paket proyek Unsoed, yakni pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung.
Pada klaster kedua, Akhmad Sodiq diduga mengarahkan keponakannya, Mulyono, terkait penerimaan uang dalam seleksi mandiri tahun 2025 dan 2026. Mulyono diduga menerima gratifikasi sekurang-kurangnya Rp 680 juta.
Sodiq juga diduga memerintahkan pembelian tiga bidang tanah yang kemudian diatasnamakan Mulyono.
KPK menduga Mulyono bertindak sebagai penerima sekaligus pengelola uang yang diperuntukkan bagi Sodiq.
Adapun klaster ketiga melibatkan Eko Sumanto. Kepala Bagian Akademik Unsoed itu diduga melakukan tawar-menawar mahar dengan pihak pengepul calon mahasiswa baru dan menerima uang hingga Rp 1,12 miliar selama 2025–2026.
Setelah menerima uang, Eko diduga melaporkannya kepada Sodiq. Rektor kemudian memberikan akses user ID miliknya kepada Eko untuk memberikan persetujuan atau approval terhadap calon mahasiswa yang telah membayar.
Atas perkara tersebut, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sumber: kompas.com