November 16, 2026

penyadapan telepon, JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali dihadapkan pada ujian kepercayaan publik.

Kali ini, sorotan tertuju pada dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian, bahkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Dalam kasus ini, penyadapan yang semestinya menjadi instrumen penegakan hukum justru diduga digunakan di luar koridor hukum.

Jika dugaan itu terbukti, persoalannya bukan hanya menyangkut pelanggaran privasi, melainkan juga penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi yang diberi mandat untuk melindungi masyarakat. Kasus ini pun kembali menguji profesionalisme Polri.

Ujian profesionalitas

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Bambang Rukminto mengakui, kasus penyadapan yang geger belakangan ini menjadi ujian profesionalitas Polri.

Sebab lewat kasus ini, masyarakat kembali mempertanyakan peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Kasus penyadapan justru menambah ketakutan publik, sebab seorang presiden saja dapat “dipermainkan”.

Jika penyadapan tanpa dasar hukum benar dilakukan terhadap pejabat negara, jurnalis, aktivis, dan masyarakat sipil, dampaknya melampaui pelanggaran privasi. Ia dapat menciptakan chilling effect terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi demokratis,” kata Bambang kepada Kompas.com, Rabu (4/10/2026).

Bambang menyampaikan, penyadapan menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang berlapis. Pertama, penyalahgunaan etika profesi kepolisian.

Ia berpendapat, seorang Kapolri harusnya menjadi pihak yang paling berintegritas, karena menjadi pemegang otoritas tertinggi dalam institusi yang diberi mandat melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dan menjaga keamanan.

Sebab diketahui, kasus penyadapan ini terjadi sejak 2025, ketika Listyo Sigit masih menjabat sebagai Kapolri.

Padahal, kewenangan yang diberikan negara untuk kepentingan penegakan hukum tidak boleh dialihkan menjadi instrumen pengawasan terhadap individu demi kepentingan di luar hukum.

“Apabila terbukti, ini merupakan penyimpangan fundamental terhadap etika kelembagaan, etika kenegaraan, dan etika kepribadian Polri,” papar Bambang.

Perbaiki dengan transparansi-reformasi

Bambang berpendapat, Polri harus memperbaiki masalah profesionalisme dan kepercayaan publik ini melalui transparansi.

Menurutnya, transparansi menjadi langkah utama yang harus ditempuh, di luar berbagai upaya lain yang diperlukan.

“Pertama harus dilakukan adalah transparansi dan konsistensi dalam pengungkapan kasus itu. Bila tidak, kasus ini tidak akan menjadi momentum pembenahan,” tutur Bambang.

Bambang tidak ingin momentum pembenahan lewat begitu saja seperti momentum di kasus-kasus sebelumnya.

Dua di antaranya adalah kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo serta kasus peredaran narkoba yang menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa.

“Momentumnya lewat karena tidak konsisten (berbenah). Kepercayaan publik tidak bisa dibangun dengan citra, tetapi reputasi melalui konsistensi,” papar Bambang. Kemudian, melakukan Reformasi secara penuh.

Ia menekankan, reformasi harus dimulai dari pembenahan tata kelola kekuasaan di tingkat tertinggi.

Reformasi, lanjutnya, jangan hanya diarahkan pada perilaku anggota di lapangan, meliputi pungutan liar, kekerasan berlebihan, penyalahgunaan kewenangan penyidikan, dan buruknya pelayanan publik.

Pergantian Kapolri, mutasi perwira, perubahan struktur, dan peluncuran program baru pun tidak otomatis menghasilkan reformasi apabila mekanisme pengawasan dan akuntabilitas tetap lemah.

“Jadi kasus ini harus menjadi momentum untuk menguji apakah Polri sungguh-sungguh tunduk pada prinsip equality before the law. Jangan sampai proses hukum terhadap mantan pejabat tinggi berubah menjadi konflik antarkelompok internal atau justru berhenti karena kepentingan kekuasaan,” tegasnya.

Telusuri rantai komando

Sementara itu, salah satu bentuk transparansi penegakan hukum yang harus dijalankan adalah dengan menelusuri rantai komando.

Bambang mengingatkan, penegakan tidak boleh berhenti pada operator yang memasukkan nomor telepon ke dalam sistem.

Polri kata dia, perlu memeriksa siapa pihak yang memerintahkan penyadapan, pihak yang memberikan persetujuan, mengendalikan akses, dan menggunakan hasil penyadapan harus diperiksa.

“Jangan sampai pelaksana teknis menjadi pihak yang menanggung seluruh kesalahan, sementara pengendali kewenangan justru terlindungi,” tegas dia.

Dugaan penghapusan hasil penyadapan dan jejak aktivitas sistem LIMS juga harus diusut secara serius.

Perlu forensik digital yang independen, dengan merekonstruksi aktivitas akses, perintah, waktu penggunaan, identitas akun, serta perubahan dan penghapusan data.

“Pembuktian tidak boleh hanya bergantung pada keterangan para pihak yang berada dalam satu rantai komando,” terang Bambang.

Bambang memahami, penyadapan tidak otomatis ilegal. Penyadapan dapat menjadi instrumen yang sah dalam penegakan hukum di kondisi tertentu.

Namun, legalitasnya tetap mensyaratkan dasar kewenangan, tujuan yang sah, prosedur, pembatasan obyek, dan pengawasan.

“Jabatan tinggi maupun penguasaan teknologi tidak pernah menjadi legitimasi untuk menyadap siapa pun sesuka hati,” beber Bambang.

Jangan tunda RUU Penyadapan

Sedangkan agar kasus tidak berulang, Bambang mengusulkan agar pemerintah dan DPR RI segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.
Bambang tidak memungkiri, kasus ini sekaligus memperlihatkan urgensi pembentukan undang-undang khusus penyadapan.

Terlebih selama ini, pengaturan penyadapan tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral.

“Kondisi tersebut membutuhkan harmonisasi agar tidak menimbulkan ruang penyalahgunaan kewenangan,” sebutnya.

Nantinya, RUU Penyadapan harus mengatur otorisasi yang independen, pembatasan target dan durasi penyadapan, audit teknologi, pencatatan aktivitas yang tidak dapat dimanipulasi, serta mekanisme pengaduan dan pemulihan hak korban.

Pengawasan yudisial harus menjadi bagian penting dari sistem tersebut. “Pengawasan tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada institusi yang menjalankan penyadapan. Sebab, persoalan mendasarnya justru bagaimana memastikan pihak yang memiliki kewenangan mengawasi tidak menyalahgunakan kewenangannya sendiri,” jelas Bambang.
Senada, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan perlu dikebut dan diselaras dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Semua langkah itu perlu segera ditempuh demi memastikan bahwa masyarakat sipil dapat beraktivitas dalam lingkungan yang bebas dari rasa takut akan pengawasan melanggar hukum dari aparat,” beber Usman. Setidaknya, ada beberapa hal yang perlu diatur dalam beleid tersebut.

Pertama, wajib memastikan setiap penyadapan tunduk pada otoritas yudikatif. Kedua, perlu ada perlindungan prosedural yang jelas. Ketiga, pelaksanaan yang transparan. Keempat, pengawasan yang kuat berlapis. “Tanpa itu, penyadapan ilegal ini bisa berulang untuk membungkam oposisi,” imbuhnya.

Dia juga mendesak Polri dan lembaga-lembaga negara lain yang berwenang menyadap untuk menahan diri. Penggunaan teknologi perlu hati-hati selama penggunaannya tidak diatur oleh perlindungan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan. “Moratorium penggunaan spyware Pegasus oleh Polri dan BSSN harus segera diberlakukan sampai ada UU Penyadapan yang sesuai HAM,” ucapnya.

Sumber: kompas.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *