Pengecualian ini bukan hanya soal keringanan, tetapi juga upaya untuk menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, sehingga daya beli mereka tetap terjaga.
Selain itu, insentif fiskal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menjadi prioritas. UMKM, sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, menghadapi tantangan besar dengan adanya kenaikan pajak ini.
Pemerintah perlu memberikan keringanan pajak tambahan atau subsidi langsung untuk membantu meringankan beban operasional mereka.
Dukungan seperti ini tidak hanya melindungi kelangsungan bisnis UMKM, tetapi juga membantu menjaga lapangan kerja dan kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi.
Terakhir, fokus pada reformasi pajak yang lebih adil dan pengendalian inflasi merupakan langkah strategis yang tidak boleh diabaikan.
Alih-alih hanya menaikkan tarif PPN, pemerintah harus meningkatkan upaya memperluas basis pajak dan mencegah penghindaran pajak oleh kelompok-kelompok tertentu.
Dengan demikian, beban pajak dapat didistribusikan lebih merata, tidak hanya ditanggung oleh konsumen dan usaha kecil.
Sementara itu, kebijakan pengendalian inflasi yang efektif dan pemberian stimulus ekonomi dapat memastikan konsumsi dan investasi tetap bergerak, menyeimbangkan dampak negatif dari kenaikan pajak ini.
Kombinasi langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kenaikan PPN menjadi 12 persen adalah kebijakan yang membawa konsekuensi besar bagi masyarakat dan dunia usaha.
Dalam situasi ekonomi yang rapuh, kebijakan ini berpotensi memperlemah daya beli dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Langkah ini mungkin terlihat menjanjikan dalam meningkatkan pendapatan negara, tetapi jika tidak diimbangi dengan perlindungan bagi kelompok rentan dan sektor bisnis, maka dampaknya bisa menjadi kontraproduktif.
Pemerintah perlu mempertimbangkan ulang kebijakan ini dengan melibatkan para ahli ekonomi, pelaku bisnis, dan masyarakat.
Dengan langkah yang lebih inklusif, kebijakan fiskal dapat dirancang untuk tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan jangka panjang berkelanjutan. Kenaikan PPN seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan menambah persoalan.
Berita ini diangkat dari : KOMPAS.com
